Demokrat Sorot Pemerintah, Dalam 1 Tahun Kemiskinan Turun 0,1 Persen

JAKARTA – Anggota DPR RI Rizki Aulia Rahman Natakusumah mengatakan kualitas pertumbuhan ekonomi belum memberikan dampak signifikan terhadap turunnya angka kemiskinan.

Hal ini tercermin dari angka kemiskinan per September 2022 mencapai 9,6 persen dibandingkan September 2021 sebesar 9,7 persen atau hanya menurun 0,1 persen.

“Fraksi Partai Demokrat menyoroti mengenai realisasi asumsi makro perekonomian Indonesia serta memberikan beberapa catatan kritis untuk menjadi perhatian Pemerintah,” ujarnya mewakili Fraksi Partai Demokrat (FPD) dalam penyampaian pandangan fraksi atas Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022 terhadap pencapaian indikator makro perekonomian Indonesia Tahun 2022. Rapat Paripurna DPR RI Ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (24/08/2023).

Tambahnya, tingginya tingkat inflasi tahun 2022 telah berdampak pada naiknya angka kemiskinan pada September 2022 hingga mencapai 26,36 juta atau bertambah sebesar 0,2 juta jiwa dibandingkan Maret 2022.

“Kondisi ini menggambarkan bahwa mitigasi pemerintah untuk menjaga stabilitas harga pasca kenaikan harga BBM melalui program bantuan sosial hanya mampu menolong sebagian kecil masyarakat miskin dan rentan miskin, sementara sebagian masyarakat yang rentan miskin akan turun menjadi kategori miskin,” ujarnya.

Terhadap beberapa capaian APBN 2022 Fraksi Partai Demokrat mengingatkan bahwa APBN harus terus dialokasikan untuk penguatan pemulihan ekonomi nasional.

Fraksi Partai Demokrat menggaris bawahi beberapa pencapaian yang masih jauh dari target RPJMN 2020-2024 terkait realisasi Belanja Negara yang meningkat Rp309,8 triliun atau 11,12 persen dari realisasi tahun 2021.

“Pemerintah perlu segera merubah cara penyaluran subsidi dari berbasis komoditi menjadi berbasis penerima sehingga lokasi dana kompensasi bisa dikurangi dan subsidi bisa tepat sasaran.

Untuk mengantisipasi ketidakpastian Global pemerintah harus memperkuat sektor domestik dengan melaksanakan kebijakan belanja yang mampu meningkatkan permintaan dan daya beli masyarakat.

Sektor penting yang perlu mendapat perhatian lebih adalah pertanian dalam arti luas bukan hanya mega proyek infrastruktur tapi infrastruktur dasar di wilayah pedesaan,” tegasnya.

Terkait laporan posisi neraca per 31 Desember 2022 Fraksi Partai Demokrat berpendapat Pemerintah perlu tetap mendorong optimalisasi revaluasi atas barang milik negara karena berdasarkan review BPK catatan mengenai pengelolaan aset dan barang milik negara selalu muncul setiap tahun. 

“Terdapat peningkatan kewajiban pada Tahun 2022 yang sebagian besar berasal dari penerbitan surat berharga negara.

Fraksi Partai Demokrat berpandangan bahwa peningkatan jumlah kewajiban yang tidak terkendali akan mengancam keberlangsungan fiskal pemerintah di masa yang akan datang,” urainya.

Tahun 2022 merupakan tahun terakhir pelaksanaan program PC-PEN dengan realisasi mencapai Rp396,2 triliun dari total alokasi sebesar Rp455,6 triliun.

Realisasi terbesar terdapat pada Sektor Penguatan Pemulihan Ekonomi sebesar Rp174,5 triliun, yang diikuti dengan Sektor Penanganan Kesehatan sebesar Rp68,3 triliun.

“Dalam rangka mengantisipasi dampak perlambatan ekonomi, ketidakpastian global dan gangguan eksternal, Pemerintah perlu mencari formula yang tepat sebagai pengganti program PEN yang digunakan untuk perlindungan sosial dan bantalan ekonomi agar roda perekonomian juga bergerak ke arah yang lebih positif,” tandasnya.

Kemudian berdasarkan realisasi asumsi makro perekonomian Indonesia Tahun 2022 tersebut, FPD memberikan sejumlah catatan kritis untuk menjadi perhatian pemerintah.

Pertama, Pemerintah harus menyelesaikan permasalahan disparitas dan ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi antara wilayah yang masih tinggi. Kontribusi kawasan Indonesia timur perlu terus didorong sebab perekonomian.

“Indonesia masih terkonsentrasi di kawasan Indonesia bagian barat, yaitu di Jawa 56,5 persen dan Sumatera 22,0 persen.

Data menunjukkan bahwa Pertumbuhan ekonomi tinggi di suatu wilayah seringkali diikuti pelebaran ketimpangan pendapatan,” kata Legislator Dapil Banten I itu.

Untuk itu, dalam situasi Pemulihan Ekonomi dan ketidakpastian global, Program perlindungan sosial harus dimaksimalkan untuk memperkuat pondasi kesejahteraan sosial, mengentas kemiskinan dan kerentanan dan termasuk memperkuat daya ungkit UMKM serta dunia usaha agar mampu bangkit kembali lebih kuat dan berdaya tahan dari goncangan ekonomi.

“Terhadap pelaksanaan APBN 2022, Fraksi Partai Demokrat meminta kepada Pemerintah untuk menjadi bahan evaluasi dan perbaikan dalam melaksanakan kegiatan penganggaran tahun 2023 dan penyusunan RAPBN 2024 yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban agar setiap belanja pemerintah terlaksana secara efektif dan efisien guna menghasilkan implementasi kebijakan yang bermanfaat dan digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat,” urainya.

Terakhir, terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPP Tahun 2022 yang terdiri atas 16 (enam belas) temuan permasalahan. F-Demokrat meminta Pemerintah untuk segera menindaklanjuti temuan-temuan atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tersebut seperti yang sudah dijabarkan dalam pengantar yang dibacakan Ibu Menteri Keuangan pada Sidang Paripurna sebelumnya. (gal/aha–dprri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *