Diduga Ada Mafia Honorer Siluman, Tes PNS dan PPPK Tidak Ketat?

MEDAN – Diduga ada mafia tenaga honorer ‘siluman’ dalam penerimaan seleksi pegawai sipil negara, CPNS maupun Calon PPPK.

Oleh karena itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang mendesak Kepala Kantor Regional VI BKN Medan untuk memverifikasi secara ketat seluruh pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) tes CASN 2023.

Diketahui, praktik mafia tenaga honorer bermunculan seiring dibukanya penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) baik formasi CPNS maupun PPPK.

Terlebih akan adanya penghapusan tenaga honorer sehingga urgensi untuk lolos seleksi tes di tahun ini semakin meningkat.

Junimart Girsang dengan tegas meminta pemerintah, termasuk masing-masing Kantor Regional BKN untuk melakukan verifikasi serta pengawasan ketat.

Minat untuk menjadi ASN saat ini sangat tinggi sekali dikarenakan adanya wacana dari Pemerintah untuk penghapusan tenaga honorer.

“Saya telah menyampaikan beberapa kali kepada Menteri PAN-RB supaya dilakukan investigasi audit, bekerja sama dengan BPKP.

Kasus mafia tenaga honorer ini harus segera ditangani. Laporan yang masuk bahwa tenaga honorer yang diajukan ke pusat ternyata bukan tenaga honorer yang memang telah mengabdi di instansinya.

Ini pun menjadi catatan untuk Kantor Regional BKN untuk bantu memverikasi serta mengawasi secara ketat jangan sampai terjadi hal seperti ini,” pungkasnya, usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik di Kantor Regional VI BKN Medan, Jumat (01/12/2023).

Menurut Junimart, para mafia tenaga honorer tu melancarkan aksinya seperti sebuah sindikat. Sehingga, hal ini merupakan kejahatan yang tentu harus ditindak tegas.

Junimart menekankan perlunya penyelidikan serta investigasi segera dilakukan baik dari Pemerintah maupun stakeholder terkait supaya hal-hal semacam ini tidak semakin berkembang dan menjadi momok bagi masyarakat Indonesia, terutama tenaga honorer yang memang benar-benar mengabdikan diri.

“Verifikasi tenaga honorer ini sangat penting karena mafia tenaga honorer pastilah sebuah sindikat yang aksinya dilancarkan oleh banyak pihak.

Ini adalah sebuah pelanggaran, dan jelas harus segera ditindak. Kami minta segera lakukan investigasi, tindak tegas pelaku serta oknum-oknum terlibat,” tutup Junimart. (blf/rdn–DPRRI)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *