MUSI RAWAS, bintanghukum.com – DPRD Kabupaten Musi Rawas kembali menggelar rapat paripurna hari ini, Selasa (6/9) dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota keuangan dan Raperda APBD-P Kabupaten Musi Rawas tahun anggaran 2022 di Gedung Auditorium Pemkab Musi Rawas.
Sidang paripurna dipimpin Wakil Ketua I DPRD Firdaus Cik Ola dan secara bergiliran Fraksi-fraksi di DPRD menyampaikan pemandangan Fraksi nya.
Beberapa Fraksi dalam forum sidang yang dihadiri oleh FKPD, kepala-kepala OPD,Kepala Instansi Vertikal, LSM dan media ini dengan lugas meminta Bupati untuk mengevaluasi kinerja OPD terutama dalam optimalisasi PAD dan Kinerja Badan Usaha Milik Daerah.
Juru Bicara Fraksi Pdi Perjuangan M. Febriansyah menyebutkan Kami Fraksi Pdi Perjuangan minta Evaluasi Jajaran Direksi BUMD karna belum menunjukkan kinerja untuk menambah PAD dan agar Bupati segera mengevaluasi HGU perusahaan perkebunan dalam hal ini izin HGU agar bisa memaksimalkan PAD dalam penerimaan pajak BPHTB.
Pemandadangan Fraksi Nasdem meminta Bupati untuk segera mengevaluasi kinerja bisnis BUMD dan melakukan perbaikan menyeluruh agar BUMD menjadi sehat dan menghasilkan profit”. ujar Desriniyati Juru bicara Fraksi Nasdem.
Pemandangan Fraksi Gerindra yang dibacakan Efriniarni Narno mbak Uli “Sumber PAD dari Bphtb jalan di tempat, agar OPD terkait mampu memaksimalkan PAD.
Pemandangan Fraksi PAN yang dibacakan Imawan Andriansyah mengkritisi pendapatan retribusi yang menurun, agar pemkab bisa membuat terobosan baru untuk menggali potensi daerah untuk meningkatkan PAD, meminta Pemkab segera merevisi Perda RPJP karna sudah tidak relevan lagi dan perda tata ruang dan segera mendefinitifkan Plt kepala OPD.
Pemandangan Fraksi Bintang Keadilan mendorong optimalisasi PAD, agar pemda mempercepat proker yang disepakati legislatif dan Eksekutif, menolak kenaikan harga BBM bersubsidi dan meminta Bupati menyampaikan kepada pemerintah pusat.
Fraksi PKB dalam pemandangan Fraksinya yang dibacakan Rusli menyampaikan agar bisa mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan PAD baik dari pajak maupun non pajak, berkaitan penyertaan modal untuk BUMD sebesar 10 Milyar, minta pemkab mengevaluasi sejauh mana bisa mendongkrak PAD, mari kita sesama dewan dan APH ikut mengawasi uang tersebut. Ujar Rusli
Teks & Editor : awang
