Ketua YBH-SSB MLM Berserta Seluruh Jajarannya Dukung APH Dalam Pemberantsan Premanisme Wilayah MLM

Lubuk Linggau – YBH-SSB Musi Rawas, Lubuk Linggau, Musi Rawas Utara dukung APH (Aparat Penegak Hukum : Polisi, Jaksa dan Hakim) dalam pemberantasan Premanisme yang menghalangi kegiatan pertambangan diWilayah MLM

Konflik yang terjadi antara PT Sentosa Kurnia Bahagia (SKB) dengan PT Gorby Putra Utama (GPU) kembali memanas, namun bukan kali ini saja PT SKB berulah dengan mengutus orang suruhan untuk menghalang-halangi kegiatan tambang PT. Gorby Putra Utama (GPU) yang berada di wilayah kabupaten musirawas utara provinsi sumatera selatan

yang diketahui lebih dari 100 orang yang diduga merupakan preman yang suruhan PT.SKB untuk menganggu aktivitas pertambangan PT.GPU di wilayah PIT – Blok jaya desa beringin makmur II kabupaten muratara, dengan cara membawa senjata kayu dan merintangi alat berat dijalan akses milik PT. Gorby Putra Utama

Tindakan penghalangan tersebut yang diduga kuat sebagai kelompok preman yang diutus langsung oleh PT.SKB, kemudian para preman tersebut menghentikan aktivitas pertambangan dengan memblokir jalan PT. GPU sehingga aktivitas pertambangan jadi terhenti

untuk upaya menjamin keselamatan para pekerja dan masyarakat sekitar tim lawyer melaporkan kejadian tersebut ke mabes polri sehingga mabes polri segera melakukan penegak hukum demi keamanan masyrakat dan para aktor premanisme tersebut sekarang sedang menjalani proses persidangan di PN lubuk linggau

Prasetya Sanjaya SH selaku Koordinator Yayasan Bantuan Hukum Sumatera Selatan Berkeadilan (YBH-SSB), mengajak rekan-rekan dari YBH-SSB MLM (, Musi rawas, Lubuklinggau,Musi Rawas Utara) untuk rapat koordinasi terkait dukungan terhadap pemberantasan premanisme

“kami sangat sangat percaya bahwa negara tidak akan kalah melawan premanisme, tentunya kami sangat mendukung APH ( Polisi, Jaksa, Hakim) untuk memberantas seluruh premanisme yang ada di wilayah MLM Provinsi sumatera Selatan.” ucapnya Prasetya Sanjaya SH

Prasetya Sanjaya SH juga berharap “para terdakwa diberikan sanksi maksimal
agar kedepanya bisa menjadi efek jera dan masyrakat silampari bisa hidup tentram dan aman ” tutupnya (04/06/2024)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *