LUBUKLINGGAU – Sempat ramai pemberitaan tentang insentif atau honor kader posyandu se-Kota Lubuklinggau yang belum dibayar 10 bulan.
Suara lantang Aktivis, Sugeng Prayoga mengungkapkan sangat prihatin keadaan yang miris ini.
“Untuk kader-kader posyandu, seyognyanya pemerintah dalam hal ini Kepala Dinas Kesehatan peka atas situasi ini.
Jangan dibiarkan hampir setahun mereka tidak diberikanhak mereka.
Kadinkes ini telah sangat zolim dan tidak manusiawi telah mengangkangi hak mereka.
Mereka inilah yang benar-benar mengabdi kepada negara dengan tulus bukan seperti anda-anda pejabat yang ongkang-ongkang kaki, sedikit-sedikit DL lah, yang menghamburkan uang rakyat,” kecam Sugeng, Kamis (6/6/2024).
Menurutnya, uang insentif lima puluh ribu itu tidak seberapa dibandingkan proyek-proyek kegiatan di Dinas Kesehatan yang ber milyar-milyar.
“Mereka inilah garda terdepan di masyarakat yang membantu tugas-tugas pemerintah dalam pelayanan kesehatan, memastikan tumbuh kembang anak bangsa tumbuh sehat, termasuk pelayanan kesehatan untuk ibu hamil dan lansia,” ujar Sugeng.
Hal senada juga disampaikan M.Ikhwan Amir Aktivis Sumsel Era Reformasi, Ia menyampaikan rasa simpatinya untuk emak-emak kader posyandu yang telah dizolimi Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau.
“Ini warning menandakan pihak Dinas Kesehatan Lubuklinggau gagal faham.
Sektor kesehatan ini hal yang mendasar bagi tatanan kehidupan pemerintahan bukan hanya pendidikan saja, para kader posyandu inilah perpanjangan tangan program-program pemerintah utamanya menjadikan anak-,anak tumbuh sehat, mengentaskan stunting, penyuluhan untuk ibu hamil.
Kalau anak-anak Indonesia mau sehat, cerdas, ya berikan fasilitas dan manusiawikanlah kader-kader posyandu ini,” tukasnya.
Masih menurut M. Ikhwan Amir, dia menduga Kadinkes lebih memprioritasksn kegiatan-kegiatan yang sifatnya kegiatan proyek saja.
“Kami minta kita blak-blakan saja kemana anggaran kegiatan untuk perlengkapan posyandu, makanan tambahan balita, insentif/honor, pengadaan obat nakes, jangan-jangan dikorupsi.
Kami minta kepada Pak Walikota pecat saja Kadinkes yang tidak becus bekerja ini, masih banyak birokrat-birokrat handal yang mampu,” geramnya.
Seperti sebelumnya, diberitakan portal media online mengangkat kisah derita yang dialami para kader posyandu di Kota Lubuklinggau yang tidak dibayar oleh pihak Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau, dan menurut keterangan Kepala Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau, Erwin Armeidi menyampaikam tahun 2024 belum ada anggaran untuk kader posyandu.
“Sudah kita ajukan ke Pemkot, masih nunggu di perubahan anggaran” jawabnya. (*)
